KaliberNews.id.Jakarta — Pemerintah kembali memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meningkatnya tren titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah. Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) kini menjadi perhatian utama dalam penanganan karhutla secara nasional.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni mengatakan, peningkatan hotspot di dua provinsi tersebut terjadi setelah sebelumnya tren di enam provinsi prioritas sempat menunjukkan penurunan.
Menurut Raja Antoni, kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk kembali meningkatkan koordinasi dan memperkuat upaya mitigasi di lapangan.
“Setelah kemarin semua enam provinsi yang prioritas trennya turun, namun hari ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menunjukkan kembali hotspot yang meningkat,” ujar Raja Antoni usai
meninjau penanganan karhutla di Jambi, Rabu (2/9/2026).
Ia menegaskan, Kalbar dan Kalteng saat ini menjadi wilayah yang mendapat perhatian utama dalam strategi penanganan karhutla nasional.
Sebagai langkah cepat, Raja Antoni bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dijadwalkan bertolak ke Pontianak untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait.
Pertemuan tersebut akan melibatkan Gubernur, Kapolda, Pangdam, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
“Kami ke Pontianak untuk bertemu kembali dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, merapatkan barisan kembali, melakukan evaluasi sekaligus membuat rencana apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi,” katanya.
Pemerintah Dorong Penurunan Hotspot
Raja Antoni menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya memantau perkembangan hotspot, tetapi juga berupaya memastikan titik api yang telah diverifikasi dapat segera ditangani.
Menurutnya, dua indikator tersebut menjadi perhatian penting dalam menentukan langkah penanganan karhutla di lapangan.
“Memastikan kembali, mendorong kembali agar angka baik itu hotspot maupun fire spot yang sudah diverifikasi dapat turun,” ujarnya.
Ia menambahkan, penanganan karhutla membutuhkan kewaspadaan dan kerja sama lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dinilai memiliki peran penting dalam mencegah meluasnya kebakaran.
Raja Antoni juga mengingatkan bahwa September menjadi periode yang perlu diwaspadai karena kondisi El Nino berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran.
Hotspot Kalbar dan Kalteng Meningkat
Berdasarkan data Sistem Informasi Karhutla (Sipongi) Kementerian Kehutanan dengan cut off 1 September, jumlah hotspot di sejumlah provinsi prioritas menunjukkan perubahan.
Di Kalimantan Barat, jumlah hotspot tercatat meningkat dari 273 menjadi 859 titik. Sementara Kalimantan Tengah naik dari 253 menjadi 623 titik.
Peningkatan juga terjadi di Sumatera Selatan, dari 20 menjadi 89 titik, serta Kalimantan Selatan dari 22 menjadi 73 titik.
Riau tercatat tetap berada pada angka 0 titik, sedangkan Jambi mengalami kenaikan dari sebelumnya 0 menjadi 4 titik.
Pemerintah memastikan pemantauan dan koordinasi terus dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan karhutla. Penguatan sinergi lintas lembaga diharapkan mampu mempercepat respons di lapangan sekaligus menekan kembali jumlah titik panas dan titik api yang telah terverifikasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kawasan hutan dan lahan sekaligus mencegah dampak karhutla meluas terhadap masyarakat dan lingkungan.
