KaliberNews.id.Bogor — Persoalan akurasi data penerima bantuan sosial kembali menjadi perhatian. Kali ini, keluhan datang dari warga Kampung Pangkalan, RT 14/RW 05, Desa Tajungsari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor,Rabu (16/09/2026)
Entis Sutisna, salah seorang warga setempat yang sehari-hari bekerja sebagai kuli panggul di pasar, mengaku keluarganya belum pernah menerima bantuan sosial pemerintah. Kondisi tersebut dinilai warga menjadi persoalan ketika pekerjaan yang dijalani bersifat tidak tetap dan penghasilan sangat bergantung pada ada atau tidaknya pekerjaan setiap hari.
Menurut Entis, keluarganya tidak masuk sebagai penerima bansos karena berdasarkan data kesejahteraan, mereka berada pada kategori Desil 6 hingga 10.
“Setiap hari kami berangkat ke pasar sebelum matahari terbit, memanggul beban demi sesuap nasi. Penghasilan tidak menentu, kadang banyak, kadang sedikit. Namun saat ada bantuan sosial, nama kami tidak pernah tercantum. Katanya desil kami 6 sampai 10, jadi tidak masuk penerima. Padahal kami butuh sekali, apalagi jika sedang sakit atau kebutuhan mendesak datang,” ungkapnya.
Bagi pekerja informal seperti kuli panggul, kondisi ekonomi keluarga sangat bergantung pada kemampuan fisik. Ketika tubuh tidak mampu bekerja akibat sakit atau kondisi tertentu, penghasilan pun dapat terhenti.
Situasi inilah yang membuat warga mempertanyakan apakah kondisi riil di lapangan sudah sepenuhnya tercermin dalam data kesejahteraan yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan.
Warga tidak mempersoalkan pentingnya penyaluran bansos secara tepat sasaran. Namun, mereka berharap mekanisme pendataan dan pemutakhiran data dapat benar-benar memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Pasalnya, kategori desil dalam pendataan tidak selalu mudah dipahami warga, sementara dampaknya sangat dirasakan ketika seseorang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
“Kami tidak meminta diperlakukan istimewa. Kami hanya berharap kondisi kami dilihat secara langsung dan data yang ada bisa ditinjau kembali apabila memang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya,” ujar warga.
Keluhan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah desa maupun pihak terkait agar proses verifikasi dan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat dilakukan secara cermat, terbuka, serta berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Persoalan bansos pada akhirnya bukan hanya mengenai siapa yang menerima dan siapa yang tidak, tetapi juga menyangkut seberapa akurat data menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang menjadi objek pendataan.
Warga berharap ada ruang untuk menyampaikan keberatan maupun melakukan pembaruan data apabila kondisi ekonomi keluarga mengalami perubahan. Dengan demikian, kebijakan bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesenjangan antara data administratif dengan realitas kehidupan masyarakat.
