KaliberNews.id.Cibinong Bogor — Suasana di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (28/9/2026), berubah menjadi panggung kritik keras. Massa yang mengatasnamakan Petisi 26 datang membawa sejumlah tuntutan terkait dugaan korupsi, pungutan liar dan persoalan pelayanan publik,Selasa 29 September 2026.
Aksi tidak berhenti pada orasi. Massa menebarkan uang mainan yang secara simbolis disebut mencapai Rp1,5 miliar, serta melempar telur busuk di sekitar area gerbang DPRD Kabupaten Bogor.
Aksi teatrikal tersebut digunakan peserta untuk menggambarkan kekecewaan mereka terhadap pengelolaan pemerintahan dan penggunaan uang publik.
Dalam orasinya, peserta aksi meminta anggota DPRD Kabupaten Bogor membuka ruang dialog dan mendengarkan langsung keresahan masyarakat.
Salah satu peserta aksi, Iqbal, menyampaikan seruan agar para wakil rakyat tidak mengabaikan aspirasi warga.
“Jangan tuli dan buta,” seru Iqbal dalam aksi tersebut.
Petisi 26 Soroti Persoalan Warga
Massa menyebut berbagai persoalan masyarakat, mulai dari sulitnya lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi, pembangunan hingga pelayanan publik, tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola pemerintahan.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum, termasuk KPK, menelusuri dugaan penyimpangan yang dilaporkan masyarakat apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur hukum.
Petisi 26 menilai lembaga legislatif harus menjadi salah satu pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Uang Mainan dan Telur Busuk Jadi Simbol
Uang mainan yang ditebarkan massa menjadi simbol kritik terhadap dugaan penyalahgunaan uang rakyat.
Sedangkan telur busuk digunakan sebagai simbol kekecewaan terhadap persoalan pemerintahan yang menurut massa belum mendapatkan penyelesaian.
Meski demikian, seluruh tudingan mengenai korupsi maupun pungutan liar yang muncul dalam aksi merupakan pernyataan dan tuntutan peserta demonstrasi.
Tuduhan tersebut tetap memerlukan verifikasi serta pembuktian melalui proses hukum yang berlaku.
Menunggu Respons DPRD
Aksi Petisi 26 sekaligus menjadi ujian komunikasi publik bagi DPRD Kabupaten Bogor.
Masyarakat yang datang membawa aspirasi berharap adanya respons terbuka dari wakil rakyat, baik melalui dialog maupun mekanisme resmi penyampaian pengaduan.
Di sisi lain, apabila massa memiliki bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi, bukti tersebut dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Kritik telah disampaikan di depan gedung parlemen daerah. Kini masyarakat menunggu respons dan tindak lanjut dari pihak-pihak yang berwenang.(DM)
