KaliberNews.id.Bogor – Isu operasi tangkap tangan (OTT) yang disebut-sebut menyasar pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menjadi sorotan publik. Kabar tersebut menyebar luas di tengah masyarakat, namun hingga Jumat (28/8/2026), belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum yang memastikan kebenaran informasi tersebut.
Di tengah derasnya informasi yang beredar, masyarakat kini menunggu kepastian. Publik tidak ingin isu penegakan hukum hanya berhenti sebagai kabar yang simpang siur tanpa penjelasan yang terang.
Informasi yang beredar menyebut adanya penelusuran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyimpangan di lingkungan Pemkab Bogor. Namun, sampai saat ini, informasi tersebut masih membutuhkan konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Kondisi ini menjadi perhatian sejumlah tokoh masyarakat. Salah satunya Tokoh Masyarakat Bogor Selatan, Acep Misbah Sudur atau yang akrab disapa Haji Bono.
Menurutnya, jika benar terdapat dugaan pelanggaran hukum, proses penanganannya harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh berhenti pada pihak tertentu saja.
“Apapun namanya dan bagaimanapun prosesnya, masyarakat sangat mengharapkan kejelasan. Jika memang ada hal yang melanggar hukum, maka harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, tidak peduli siapapun yang terlibat,” tegas Haji Bono, Jumat (28/8/2026).
Ia menilai, transparansi menjadi hal penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat. Ketidakjelasan informasi justru berpotensi melahirkan berbagai asumsi yang sulit dikendalikan.
Haji Bono juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak dilakukan secara tebang pilih. Menurutnya, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
“Jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang dikecualikan. Rakyat ingin melihat penegakan hukum yang benar-benar berjalan lurus dan adil, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum dapat pulih kembali,” ujarnya.
Lebih jauh, ia meminta seluruh proses hukum yang nantinya dilakukan aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Namun demikian, ia menegaskan bahwa prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya bukti dan keputusan hukum yang sah.
“Publik dapat mengikuti dan menilai sendiri bagaimana proses tersebut berjalan. Yang bersalah harus bertanggung jawab, dan yang tidak bersalah harus dibuktikan kebenarannya. Itulah keadilan yang sesungguhnya,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, kebenaran mengenai kabar OTT tersebut masih menunggu kepastian dan pernyataan resmi dari aparat penegak hukum.
Publik pun kini menanti bukan sekadar kabar, melainkan kepastian hukum. Jika memang terdapat dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat berharap prosesnya dibuka secara profesional, transparan, dan dituntaskan tanpa pandang bulu.
Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak benar, klarifikasi resmi juga dinilai penting agar tidak terjadi kegaduhan maupun pembentukan opini yang merugikan pihak-pihak yang belum terbukti melakukan pelanggaran.
Bagi masyarakat Bogor, persoalannya bukan semata-mata siapa yang diperiksa atau ditangkap. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa hukum benar-benar berdiri di atas semua kepentingan dan tata kelola pemerintahan berjalan bersih serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
