Kalibernews com BOGOR, 29 Juli 2026 – Sikap yang dinilai kurang responsif dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah pengajuan bantuan dana untuk kegiatan santunan anak yatim yang diajukan oleh Yayasan Kamandaka Jaya Dewata disebut belum memperoleh tanggapan hingga lebih dari satu bulan sejak diajukan.
Ketua Yayasan Kamandaka Jaya Dewata, Eva, menjelaskan bahwa surat permohonan bantuan dana telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, S.H., pada 15 Juni 2026. Namun, hingga saat ini pihak yayasan mengaku belum menerima jawaban maupun kepastian terkait permohonan tersebut.
Menurut Eva, bantuan tersebut diajukan untuk mendukung kegiatan santunan anak yatim yang dilaksanakan bertepatan dengan 10 Muharam di Kampung Dukuh, Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.
Meski kegiatan tetap terlaksana secara sederhana dengan keterbatasan anggaran, pihak yayasan mengaku bersyukur karena masih dapat berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim.
“Walaupun pelaksanaannya sangat sederhana, kami melihat kebahagiaan yang terpancar dari anak-anak yatim. Bahkan ada orang tua yang menangis haru karena merasa masih ada yang peduli terhadap mereka,” ujar Eva.
Ia menambahkan, panitia telah berupaya melakukan konfirmasi sebanyak tiga kali melalui aplikasi WhatsApp kepada Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, H. Wawan Haikal Kurdi, serta menanyakan perkembangan surat melalui bagian tata usaha DPRD. Namun, menurut pengakuannya, hingga kini belum ada jawaban yang memberikan kepastian.
“Harapan kami sederhana, sebagai wakil rakyat kami berharap ada perhatian terhadap kegiatan sosial seperti santunan anak yatim. Mereka sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,” katanya.
Sejumlah aktivis sosial turut menyampaikan keprihatinan atas lambannya respons terhadap permohonan tersebut. Mereka menilai birokrasi seharusnya tidak menghambat kegiatan kemanusiaan yang bertujuan membantu kelompok rentan, khususnya anak-anak yatim.
Menurut mereka, perhatian terhadap anak yatim merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang semestinya mendapat dukungan dari berbagai unsur, termasuk lembaga legislatif, sehingga program-program sosial masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
[ Redaksi ]
