10 Tuntutan Rakyat Morowali Menggema, Bupati Morowali Dinilai Gagal
Morowali, KALIBERNEWS.ID – Rencana aksi penyampaian aspirasi yang akan digelar Aliansi Peduli Morowali (APM) pada Senin, 6 Juli 2026, menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Aksi tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Kepolisian Resor Morowali melalui surat nomor 01/APM/VII/2026 tertanggal 4 Juli 2026.
Diskusi mengenai aksi ini tidak hanya berlangsung di warung kopi, tetapi juga ramai dibahas di berbagai grup percakapan media sosial.
Dari berbagai aspirasi yang berkembang, APM merumuskan 10 tuntutan yang akan disampaikan melalui orasi dan pernyataan sikap dalam aksi tersebut.
Dalam rilis pra-aksi yang diterima media ini, APM mengusung tema “Penyelamatan Daerah Tercinta Morowali”.
Aliansi tersebut menilai kepemimpinan Bupati Morowali belum mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, sementara sejumlah janji politik yang tertuang dalam visi dan misi dinilai belum terealisasi secara optimal.
Adapun 10 tuntutan yang diusung APM meliputi:
Pertama, menolak pemborosan anggaran daerah serta meminta pemerintah menghentikan pemberian hibah kepada instansi vertikal, termasuk alokasi dana sebesar Rp75,5 miliar yang dinilai tidak menjadi prioritas utama masyarakat.
Kedua, mendorong perbaikan sistem perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan inklusif, sekaligus meminta penanganan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp848,77 miliar agar anggaran dapat terserap secara efektif dan tepat sasaran.
Ketiga, mengoptimalkan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat melalui sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih baik.
Keempat, menuntut pemerintah daerah menjamin pembayaran gaji guru secara layak dan tepat waktu serta memenuhi hak-hak pekerja outsourcing di lingkungan pemerintahan demi meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Kelima, menolak aktivitas pertambangan di wilayah Bungku Tengah, termasuk mendesak penghentian operasional PT Duta Sarana Batuan, PT Batu Alam Prima, dan PT Dua Saudara Nikelindo, serta menolak penerbitan izin tambang baru di kawasan tersebut.
Keenam, meminta pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya menjamin ketersediaan gas dan minyak serta merealisasikan program gas dan minyak gratis yang pernah dijanjikan.
Ketujuh, mendesak penyelesaian persoalan infrastruktur pertanian, mulai dari pembangunan jalan tani, distribusi pupuk subsidi yang tepat sasaran, penyediaan BBM untuk alat pertanian, hingga perbaikan sistem irigasi.
Kedelapan, menuntut peningkatan kesejahteraan nelayan melalui realisasi program pancaroba yang diyakini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir di Morowali.
Kesembilan, meminta pemerataan akses listrik dan jaringan internet bagi masyarakat kepulauan, sekaligus memberikan perhatian khusus kepada nelayan yang terdampak aktivitas pertambangan.
Kesepuluh, mendesak peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta pengelolaan program beasiswa yang lebih transparan dan partisipatif.
Koordinator aksi APM, Taufik Tamauka, menilai pembangunan di Morowali selama ini berjalan lambat dan lebih berorientasi pada proyek-proyek monumental maupun seremonial, sehingga belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh.
“Data keuangan Kabupaten Morowali per 28 Juni 2026 menunjukkan sinyal merah serius atas kinerja manajemen birokrasi dalam mengeksekusi anggaran.
Dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari lambatnya perputaran ekonomi, menurunnya daya beli, hingga banyak fasilitas dan bantuan yang belum terealisasi,” ujar Taufik, Minggu (5/7/2026).
Menurutnya, kegagalan dalam pelaksanaan program pembangunan menyebabkan berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya petani dan nelayan, belum mendapatkan perhatian yang memadai.
Ia menilai rendahnya tingkat serapan anggaran pada pertengahan tahun menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan stimulasi ekonomi secara tepat waktu.
“Di daerah seperti Morowali yang memiliki dinamika ekonomi tinggi, tersendatnya perputaran uang pemerintah berarti terhambat pula modal bagi kontraktor lokal, buruh bangunan, hingga pedagang kecil yang bergantung pada proyek-proyek pemerintah.
Aksi ini menjadi ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi demi perubahan yang lebih baik. Pemerintah daerah tidak boleh melupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas utama pembangunan di Morowali,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Morowali belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.
(Redaksi)
