Sekretaris Kelompok Tani Mekar Tani Keluhkan Dugaan Intervensi Perubahan Nama Anggota dalam Proposal Bantuan
Morowali Utara, KALIBERNEWS.ID – Sekretaris Kelompok Tani Mekar Tani Desa Opo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Jupri Puana, mengeluhkan adanya permintaan dari seorang oknum Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar nama-nama anggota yang tercantum dalam proposal bantuan kelompok tani diganti.
Menurut Jupri Puana, proposal yang diajukan telah disusun berdasarkan daftar anggota resmi Kelompok Tani Mekar Tani.
Namun, saat proses pengajuan berlangsung, oknum PPL tersebut disebut tidak menyetujui proposal apabila daftar anggota tidak diubah.
“Proposal yang kami ajukan sudah sesuai dengan nama-nama anggota Kelompok Tani Mekar Tani. Tetapi, oknum PPL meminta agar anggota yang tercantum diganti.
Kami tidak setuju karena itu bukan prosedur yang benar,” ujar Jupri.
Ia menegaskan, perubahan nama anggota tanpa dasar yang jelas dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, Kelompok Tani Mekar Tani merupakan kelompok yang telah lama terdaftar dan memiliki legalitas, bahkan sebelumnya telah menerima bantuan pemerintah berupa hand traktor.
“Kelompok kami sudah lama berdiri dan pernah menerima bantuan hand traktor. Jadi, untuk apa lagi nama-nama anggotanya harus diubah? Kalau diganti tanpa alasan yang jelas, itu justru menyalahi aturan,” tegasnya.
Jupri mengaku mempertanyakan alasan di balik permintaan tersebut. Ia bahkan menduga ada indikasi praktik yang tidak semestinya dalam proses pengajuan bantuan.
“Ini ada apa? Saya menduga jangan-jangan ada permainan yang tidak beres. Karena itu saya berharap persoalan ini dapat menjadi perhatian pihak terkait,” katanya.
Sebagai Sekretaris Kelompok Tani Mekar Tani, Jupri meminta seluruh petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta tidak mempersulit kelompok tani dalam mengakses program bantuan pemerintah.
“Kami hanya berharap petugas PPL bekerja sesuai aturan dan prosedur. Jangan sampai kelompok tani yang sudah memenuhi persyaratan justru dipersulit,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang disebutkan dalam keluhan tersebut belum memberikan keterangan atau tanggapan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Redaksi)
